jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 000. jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Status. Tutup. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Obat . Download Detail. Dan untuk melaksanakan ketentuan. Permohonan Penyuluhan Hukum adalah permohonan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta. 5, Jakarta Pusat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Penilaian Kepuasan Layanan. b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan. Berikan Rating Simpan. JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. 01, BN 2017/NO. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pencarian Dokumen Hukum Jenis Tahun. 021-29935678. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Jaringan. Mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil. bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; b. Produk Hukum: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Judul. Latar Belakang. Hukum. Selamat Datang di Aplikasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum. Agus Triono , Rodhi Agung Saputra, The “No Viral No Justice” Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 27. M. Tipe Dokumen. Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tema : 1 :Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu. GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DI PERPUSTAKAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SLEMAN. 116 Peraturan . M. pdf Abstrak Peraturan : 2019absPERGUB0031106. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KABUPATEN BLORA. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK – Indikator 44 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Catatan Abstrak. Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Dilihat: 10576 . 66/K. T. Inventaris / Statistik Produk Hukum ; Kategori Peraturan ; Profil . Beranda . H Takasenseran didampingi oleh Kepala. U. pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum; dan d. No Jenis Nomor Tahun Tentang Diunduh; ×Penelitian Hukum Indonesia (PHI) PerdaOnline (Bank Dunia, Bappenas, Universitas Lampung) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Citra Aditya Bakti, hlm. 2. Visi & Misi ; Sejarah ; Profil ; Tugas dan Fungsi. Apabila terdapat keraguan atas isi dokumen di dalam laman ini, agar melakukan pengecekan dan konfirmasi ke laman Anggota JDIHN terkait. Koleksi Dokumen Hukum IX. Indonesia. ABSTRAK: a. Jenis Peraturan Tahun Index Materi Kriteria Bebas. 5, Jakarta Pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri. gubernur maluku nomor 1. Mengakses dan menyebarkan informasi perkembangan serta kemajuan. PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI SULAWESI BARAT: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PERGUB NO 23 THN 2016. Dokumen Hukum. Instansi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. JDIH. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. Kedua, untuk. Judul. Hasil Survey Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dalam mempersiapkan penilaian anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2022, dan sebagai tindak lanjut dari Rapat Konsinyasi pada tanggal 27-28 September 2022, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Kelompok Substansi Hukum dan Perundang-undangan kembali. Nomor. Nomor. Statistik Produk Hukum. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman Penggunaan Produk Dalam negeri untuk. Badan / Pengarang. Badan / Pengarang. Hasil Survei Kepuasan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia. Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH Biro Hukum Rabu, 12 April 2023 Bagian Hukum Kabupaten Boyolali menerima kunjungan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, didampingi juga oleh tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Read more…WEB BASED - JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM. Kunjungi Halaman JDIH Kemenkeu. Download Dokumen Produk Hukum ×. Rabu, 20 September 2023 ; JDIH ANRIJDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. 221 Peraturan . Daftar Lengkap Peraturan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Peraturan 1906. Sistem dan Aplikasi yang Dikelola VIII. Mencabut Undang-undang (UU) No. PERATURAN DAERAH No. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. All rights reserved. T. Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2021 (JDIHN Awards) dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bertempat di Ruang Crystal 2 Hotel Mercure, Kamis (15/7). Latar. Situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah situs yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten pasuruan seperti :. Rabu, 20 September 2023 ; JDIH ANRIJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jakarta, 26 Juli 2023. Intruksi Bupati / Walikota. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Salatiga. U. Keputusan. Judul. 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |. Dengan adanya website ini, diharapkan dapat menjalankan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan pelayanan. Dari tahun 1978 – 1999, BPHN melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH hanya berdasarkan kesepakatan tersebut. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015. koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan; b. Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mojokerto. peraturan bersama menteri luar negeri republik indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, dan kepala badan pengaw as tenaga nuklir nomor 5 tahun 2023 nomor 1 tahun 2023 nomor 4 tahun 2023 nomor 1 tahun 2023 perubahan atas peraturan bersama menteri luar negeri, kepala. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kota Semarang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMPERATURAN GUBERNUR No. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: T. ” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. PERATURAN GUBERNUR No. PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA - PERGADAIAN 2017 PERKA PPATK NO. Pemerintah Provinsi Jambi . 6. (1)Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah provinsi; Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum danpemajuan Hak Azazi Manusia (HAM) di daerah serta Tata usaha Biro. Badan / Pengarang. Peraturan Menteri Nomor 8. Peraturan Perundang-undangan. Rabu 02 November 2022 192. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANJadi JDIH itu merupakan sebuah mekanisme yang dibangun untuk membuat dokumen-dokumen yang ada menjadi lebih tertib, terpadu dan berkesinambungan. 23 Maret 2022. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Rabu, 27 September 2023 ; JDIH ANRI. 49. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan : f. U. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan. id16 Juni 2020 374 kali 2487 kali. 61 Tahun 2020 Tentang PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum. File Peraturan. U. Obat Tradisional. Ridwan Rais, No. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Abstrak | Unduh. 188. Anda dapat berlangganan untuk mendapatkan notifikasi dan info penting di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dari pengelola JDIH PUPR langsung lewat inbox email Anda. Peraturan Daerah . Oleh sebab itu,. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga (JDIH Kabupaten) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. H. 8 Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keterangan. Abstrak. PPATK RAIH JDIHN AWARDS. Tipe Dokumen: Judul: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional T. Abstrak. Kementerian Hukum dan HAM. Download. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional hari ini Rabu, 23 Maret 2021 resmi berganti. : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA. Terima Kasih Atas Penilaian Anda. -. Rabu, 20 September 2023 ; JDIH ANRI Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. . Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan. 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung (0721) 481107; [email protected]/PPATK/10/2011 TENTANG. monitoring ,dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulansekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Secara sederhana, JDIH. Si. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Beranda . Kantor Wilayah. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden. Hukum Administrasi Negara. Terbaru Populer. : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan. Beranda . Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung (0721) 481107; birohukum@lampungprov. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau dikenal dengan nama JDIH Kemendesa adalah sebuah wadah dokumentasi dan informasi berbasis website yang dikhususkan untuk menampung dokumen dan informasi hukum secara digital. 02. Tipe Dokumen. Penilaian Berhasil.